Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dirancang untuk memastikan bantuan sosial tersalur kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tapi data yang tidak akurat bisa menimbulkan apa yang disebut exclusion error -- warga yang sebenarnya masih berhak menerima bantuan, tercatat seolah sudah mampu, lalu kehilangan akses begitu saja.
Contoh paling nyata ada pada penerima Program Indonesia Pintar. Ketika status ekonomi keluarga tercatat naik tanpa perubahan pendapatan atau aset yang sesungguhnya, bantuan bisa terhenti mendadak -- padahal masa keberatan yang tersedia hanya tiga bulan. Anak-anak yang sedang bersekolah bisa kehilangan kelanjutan dukungan pendidikan karena persoalan administratif semata.
Perbaikan mekanisme koreksi data menjadi kunci: warga harus punya jalur yang jelas dan cepat untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kondisi sebenarnya. Pemutakhiran data semestinya bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan proses yang memastikan kelompok rentan tetap mendapat perlindungan yang menjadi hak mereka.