Transparansi Pasar Karbon: Fondasi Kepercayaan Investor
Pasar karbon Indonesia baru akan dipercaya pelaku pasar kalau aturan mainnya transparan sejak awal.
Jejak kegiatan Baraya bersama Shohibul Imam di Dapil Jawa Barat X — dari kunjungan warga sampai edukasi keuangan.
Shohibul Imam mengingatkan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak terjadi exclusion error yang merugikan warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, termasuk penerima Program Indonesia Pintar yang berisiko kehilangan akses akibat perubahan data mendadak.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Banten, Shohibul Imam menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperluas basis pajak demi menciptakan kesetaraan (level playing field), namun mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik yang tepat agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Bersama Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam mengunjungi PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Badung, Bali. Ia mendorong kriteria pembiayaan yang transparan agar program benar-benar tepat sasaran dan mendorong UMKM naik kelas.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan pasar karbon nasional agar menumbuhkan kepercayaan pelaku pasar dan investor, termasuk perlindungan bagi pelaku pasar domestik dalam transaksi lintas yurisdiksi.
Memantau langsung capaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI di bidang keuangan negara.
Menyerap aspirasi warga Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, sekaligus menyalurkan bantuan menjelang Ramadan sebagai bentuk kehadiran nyata di tengah masyarakat dapil.
Bersama Yayasan Khoerunnisa Cikandang dan OJK, menggelar edukasi keuangan bagi ratusan warga di GOR Surangga Jaya, Desa Margasari, Kecamatan Luragung, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan judi online.
Mengumpulkan sekitar 150 kepala desa dan perangkat desa se-Dapil Jawa Barat X untuk sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai bagian dari tugas keanggotaan di MPR RI.
Pasar karbon Indonesia baru akan dipercaya pelaku pasar kalau aturan mainnya transparan sejak awal.
Ketika data tidak akurat, warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru bisa kehilangan haknya. Ini kenapa DTSEN harus terus diperbaiki.