Transparansi Pasar Karbon: Fondasi Kepercayaan Investor
Pasar karbon Indonesia baru akan dipercaya pelaku pasar kalau aturan mainnya transparan sejak awal.
Mengawal kebijakan keuangan negara dari Komisi XI, membumi bersama warga Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar.
Baraya Shohibul Imam adalah komunitas relawan dan simpatisan yang bergerak bersama Shohibul Imam mengawal aspirasi warga Dapil Jawa Barat X — Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar. Baraya aktif dalam kegiatan sosial, edukasi keuangan, dan penyaluran aspirasi ke tingkat legislatif.
Dr. Shohibul Imam, CA., CPA. adalah Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem, Dapil Jawa Barat X (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar), duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta sektor moneter dan jasa keuangan.
Baca profil lengkap →Jejak kunjungan warga, edukasi keuangan, dan kegiatan Baraya di Dapil Jawa Barat X.
Shohibul Imam mengingatkan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak terjadi exclusion error yang merugikan warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, termasuk penerima Program Indonesia Pintar yang berisiko kehilangan akses akibat perubahan data mendadak.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Banten, Shohibul Imam menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperluas basis pajak demi menciptakan kesetaraan (level playing field), namun mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik yang tepat agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Bersama Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam mengunjungi PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Badung, Bali. Ia mendorong kriteria pembiayaan yang transparan agar program benar-benar tepat sasaran dan mendorong UMKM naik kelas.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan pasar karbon nasional agar menumbuhkan kepercayaan pelaku pasar dan investor, termasuk perlindungan bagi pelaku pasar domestik dalam transaksi lintas yurisdiksi.
“Jangan sampai ketidakakuratan data menciptakan exclusion error yang justru menimbulkan keresahan sosial.”Baca artikel asli di Partai NasDem →
“Saya secara pribadi sangat setuju dengan perluasan basis pajak. Karena dengan perluasan basis pajak, tentunya akan menciptakan level playing field, kesetaraan. Tapi hati-hati, perlu strategi bagaimana cara komunikasi yang tepat.”Baca artikel asli di Informasi.com →
“Kriteria pembiayaan itu menjadi penting agar semua pihak merasa nyaman dan program benar-benar tepat sasaran.”Baca artikel asli di Partai NasDem →
Pasar karbon Indonesia baru akan dipercaya pelaku pasar kalau aturan mainnya transparan sejak awal.
Kebijakan pajak yang secara substansi baik bisa gagal diterima masyarakat kalau komunikasinya keliru.
Program pembiayaan UMKM harus diukur dari kenaikan kelas usaha, bukan sekadar besaran dana yang cair.
Ikut bergerak bersama komunitas relawan di Dapil Jawa Barat X — kegiatan sosial, edukasi keuangan, dan penyaluran aspirasi warga.
Gabung BarayaSetiap aspirasi yang masuk mendapat nomor tiket dan ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam.
Sampaikan Aspirasi